Pemkab Bogor Dukung Penguatan Kapasitas Kecamatan
Pemkab Bogor Dukung Penguatan Kapasitas Kecamatan
Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan. Menurut Iwan Setiawan, dirinya sangat setuju jika wacana kecamatan mengemban kewenangan yang lebih luas. Diantaranya pelimpahan kewenangan pemeliharaan infrastruktur, trantibum, kewenangan di bidang pendidikan, olahraga dan kebencanaan. Asalkan pelimpahan kewenangan ini dilaksanakan sesuai kemampuan dan SDM yang mendukung kegiatan.
“Di Jepang kewenangan lebih luas diberikan kepada pemerintahan setingkat kecamatan, semua kewenangan pelayanan publik secara parsial diberikan seluruhnya ke pihak kecamatan,” ungkap Iwan.
Di kita, lanjut Iwan Setiawan, dasar hukumnya sudah ada untuk memberikan kewenangan lebih kepada kecamatan, saya mendukung kewenangan camat diperkuat karena langsung bersentuhan dengan masyarakat di wilayah. Camat juga lebih mengetahui permasalahan yang ada di wilayahnya masing-masing. Ini juga demi memutus rantai birokrasi yang panjang dan rumit.
“Soal infrastruktur jalan misalnya, ketika ada aduan dari masyarakat soal jalan rusak di satu kecamatan, Camat hanya bisa menyerap aduan tersebut tanpa bisa melakukan eksekusi perbaikannya secara langsung, karena tidak punya kewenangan,” tandas Iwan.
Iwan menjelaskan, Camat adalah kepanjangan tangan Bupati, maka kewenangannya harus diperkuat, misalnya soal pemeliharaan jalan yang sifatnya insidental bisa segera dilaksanakan berdasarkan perintah bupati dan aspirasi warga. Kalau sudah dianggap kepanjangan bupati harusnya diberikan modal yang cukup untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara paripurna di wilayah masing-masing.(TIM KOMUNIKASI PUBLIK / DISKOMINFO KABUPATEN BOGOR)
Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan. Menurut Iwan Setiawan, dirinya sangat setuju jika wacana kecamatan mengemban kewenangan yang lebih luas. Diantaranya pelimpahan kewenangan pemeliharaan infrastruktur, trantibum, kewenangan di bidang pendidikan, olahraga dan kebencanaan. Asalkan pelimpahan kewenangan ini dilaksanakan sesuai kemampuan dan SDM yang mendukung kegiatan.
“Di Jepang kewenangan lebih luas diberikan kepada pemerintahan setingkat kecamatan, semua kewenangan pelayanan publik secara parsial diberikan seluruhnya ke pihak kecamatan,” ungkap Iwan.
Di kita, lanjut Iwan Setiawan, dasar hukumnya sudah ada untuk memberikan kewenangan lebih kepada kecamatan, saya mendukung kewenangan camat diperkuat karena langsung bersentuhan dengan masyarakat di wilayah. Camat juga lebih mengetahui permasalahan yang ada di wilayahnya masing-masing. Ini juga demi memutus rantai birokrasi yang panjang dan rumit.
“Soal infrastruktur jalan misalnya, ketika ada aduan dari masyarakat soal jalan rusak di satu kecamatan, Camat hanya bisa menyerap aduan tersebut tanpa bisa melakukan eksekusi perbaikannya secara langsung, karena tidak punya kewenangan,” tandas Iwan.
Iwan menjelaskan, Camat adalah kepanjangan tangan Bupati, maka kewenangannya harus diperkuat, misalnya soal pemeliharaan jalan yang sifatnya insidental bisa segera dilaksanakan berdasarkan perintah bupati dan aspirasi warga. Kalau sudah dianggap kepanjangan bupati harusnya diberikan modal yang cukup untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara paripurna di wilayah masing-masing.(TIM KOMUNIKASI PUBLIK / DISKOMINFO KABUPATEN BOGOR)
